SOFTSKILL

PENGERTIAN KEWARGANEGARAAN, DEMOKRASI DAN HAM !!!!!!!!!

1. Pengertian kewarganegaraan
kewarganegaraan adalah bentuk identias yang memungkinkan individu-individumerasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik(negara). Dalam kamus maya Wikipedia juga diutarakan bahwa Kewarganegaraanmerupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannyadiawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatunegara) yang membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.
2. Pengertian demokrasi dan HAM
 – Demokrasi
    Menurut saya demokrasi itu bebas berpendapat tapi menurut, Istilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Jadi seluruh perundang-undangan, aturan-aturan, tatanan kehidupan sosial di bentuk, di atur atau di sepakati oleh masyarakat. Di dalam islam, Allah SWT adalah satu-satunya Pemberi petunjuk yang wajib kita ikuti, karena dialah sang pencipta manusia sehingga Allah Swt mengetahui apa-apa yang di butuhkan oleh manusia untuk hidup di muka bumi ini. Apakah mungkin Produsen Mobil Toyota mengeluarkan Buku Panduan Honda untuk Produknya ? Apakah Mungkin Produsen Nokia mengeluarkan Manual Book Sony Ericson atau Siemens untuk Produknya ? Seperti telah di paparkan di atas mengenai Demokrasi bahwa Demokrasi ruhnya adalah Rakyat jadi segala sesuatu bersumber kepada Rakyat, sedangkan Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah Petunjuk dari Allah SWT untuk Manusia. Ada sebagian kalangan dari muslim yang beranggapan bahwa demokrasi itu asalnya dari islam, islam sudah menerapkan demokrasi. Itu adalah salah besar. Islam tidak pernah menerapkan demokrasi atau demokrasi adalah dari islam karena demokrasi itu adalah wujud yang sangat berbeda dari islam. Islam memang mengajarkan dalam setiap ada permasalahan sebaiknya Musyawarah namun dalam proses Musyawarah ini yang mengambil keputusan tetap sang pemimpin. Karena pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar dengan apa-apa yang di pimpinnya dan yang di pimpin harus patuh kepada pemimpinnya. Konsep kepemimpinan ini tentu sangat jelas dalam alqur’an surat An Nisa 59 : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya “. Jadi demokrasi sangatlah bertentangan dengan konsep islam memang dari ajaran demokrasi itu sepintas kilas mengambil salah satu dari ajaran islam namun hal itu adalah kamuflase yang di lakukan orang-orang pejuang demokrasi yang bertujuan agar demokrasi dapat di terima di dalam masyarakat islam yang notabene adalah umat yang jumlahnya sangat banyak. Kalau kita sebagai umat yang mengaku mengimani Allah SWT dan Rasulnya mau merenungi dan berpikir jernih, justru demokrasilah sebagai alat penghancur kehidupan baik dari segi sosial maupun Agama karena dengan ber demokrasi orang-orang jadi berkelompok-kelompok membentuk suatu komunitas yang dimana komunitas tersebut memiliki tiap-tiap kepentingan dan pada akhirnya menimbulkan perpecahan suatu bangsa, negara. Jadi di dalam demokrasi itu pemimpin hanya di tempatkan tidak lebih sebagai budak masyarakat banyak bukannya malah mengarahkan masyarakat itu ke tatanan kehidupan yang di inginkan Islam. Undang-undang , peraturan tertinggi negara di rancang, di ubah oleh presiden sesuai dengan kebijaksanaannya setelah itu hal tersebut di ajukan kepada DPR sebagai wakil Rakyat dan jika DPR tidak menyetujui isi dari undang2 tersebut maka Undang-undang tersebut tidak dapat di sahkan untuk di gunakan masyarakat banyak. Hal tersebut diatas menunjukkan keterbatasan presiden sebagai pemegang tampuk kekuasaan di pemerintahan, jadi fungsi presiden adalah hanya sebagai pelaksana keinginan rakyat. Bagaimana jika mayoritas kebanyakan masyarakat menghalalkan apa-apa yang di haramkan oleh allah ?? Na’udzubillah mindzalik. Fungsi presiden sebagaimana di sebutkan di atas adalah mulia dan baik apabila presiden bertanggung jawab kepada kekuasaan tertinggi yakni ALLAH SWT pemilik langit dan bumi…dengan menjalankan pemerintahan berlandaskan Hukum Allah SWT pemegang seluruh jiwa makhluk di alam semesta raya dan Rasulnya Muhammad SAW . yakni dengan berideologi dengan ISLAM Jadi kesimpulannya demokrasi tidak pantas untuk di jadikan sebagai alat perjuangan islam. Karena perjuangan islam harus berlandaskan Alqur’an dan Hadits tidak boleh melenceng. Ingat! Manusia adalah yang tidak lepas / rentan selalu di goda oleh Iblis dan pengikut2nya sampai akhir zaman Sebagaimana firmannya dalam surat Al A’raf 13-18 Allah berfirman: “Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Iblis menjawab: “Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan.” Allah berfirman: “Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.” Iblis menjawab: “Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat). Allah berfirman: “Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barangsiapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kamu semuanya.” Nah! Apakah kamu masih ingin memilih demokrasi sebagai alat perjuangan islam
    – HAM
Hak asasi Manusia, atau kita akrab mendengar dan menyebutnya sebagai HAM, adalahhak dasar yang melekat dalam diri manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa direnggutkan oleh siapapun, termasuk oleh para penguasa. Istilah HAM bisa dikaitkan dengan diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Tanggal tersebutlah yang kemudian dijadikan sebagai Hari HAM se-dunia. Pada pembukaan DUHAM, diantaranya menyatakan (alenia 2 dan 3): Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,   Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan,  Mengacu kepada perumusan HAM, sejarah telah menunjukkan bahwa absolutisme negara telah mengabaikan hak-hak asasi manusia yang menyebabkan pembatasan ruang gerak dan penderitaan manusia. Peperangan juga berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Selanjutnya bagaimana hal tersebut tidak terjadi lagi pada hari ini dan di masa-masa mendatang. Hukum HAM berbeda dengan Hukum Humaniter (internastional humanitarian Law) Hukum humaniter yang berawal dari hukum perang (laws of war), mengatur tentang tata cara dan metode perang serta perlindungan terhadap korban-korban perang. Sedangkan hukum HAM berlangsung pada suasana damai. Perjuangan terhadap Hak Asasi Manusia sudah berlangsung lama. Sebagai gambaran, kita tentu mengenal Magna Charta (15 Juni 1215) di Inggris yang prinsip dasarnya membatasi kekuasaan raja. Warga negara tidak dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan kecuali atas keputusan hukum. Atau deklarasi di Perancis pada tahun 1789, yakni Declaration Des Droits de L’homme et Du Citoyen yang merupakan pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Deklarasi ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (liberte, egalite, fraternite). Terumuskannya DUHAM (dan selanjutnya bermunculan instrumen-instrumen HAM lainnya), dapat dikatakan sebagai rumusan berdasarkan hasil kompromi antar negara. Oleh karena itu kandungan yang terumuskan dalam berbagai isntrumen HAM disebut juga sebagai standar minimal. Bagi negara yang menyetujui suatu instrumen HAM, maka setidak-tidaknya apa yang terkandung dalam instrumen tersebut harus dipenuhi, tidak boleh kurang. Bila merumuskan standar lebih tinggi, maka itu akan lebih baik lagi.
 
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s